Profil Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Sejarah Singkat Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula sejak masa awal kemerdekaan bangsa. Dalam Kabinet Presidensial pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, telah ada Departemen Perhubungan yang bertugas mengelola seluruh urusan transportasi nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor perhubungan dalam membangun fondasi negara Indonesia yang baru merdeka.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Departemen Perhubungan mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian struktur organisasi seiring dengan perkembangan kebutuhan transportasi nasional. Berbagai moda transportasi mulai dikembangkan secara sistematis, termasuk transportasi udara, laut, darat, dan kereta api yang merupakan tulang punggung pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah nusantara.

Memasuki era Reformasi, perubahan nomenklatur dari Departemen Perhubungan menjadi Kementerian Perhubungan resmi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sejak saat itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya memperkuat perannya sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam pembangunan sektor transportasi nasional.

Saat ini, Kementerian Perhubungan diperkuat dengan empat Direktorat Jenderal teknis yang masing-masing menangani urusan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara. Didukung pula oleh berbagai Badan dan Pusat yang menjalankan fungsi pendukung seperti pengembangan SDM, penelitian, sertifikasi, dan pengawasan.

"Transportasi bukan sekadar perpindahan dari satu titik ke titik lain. Transportasi adalah jembatan peradaban, penyambung mimpi, dan penggerak roda ekonomi bangsa."

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

• Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, keamanan, kapasitas, dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.
• Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, keamanan, kapasitas, serta pengembangan infrastruktur transportasi.
• Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan serta bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.
• Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pengembangan sumber daya manusia sektor transportasi melalui pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis kompetensi.
• Penelitian dan pengembangan di bidang teknologi transportasi untuk mendukung inovasi layanan publik.

Visi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah:

Misi Kementerian Perhubungan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perhubungan mengemban misi-misi strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya perlindungan terhadap jiwa dan harta benda pengguna transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kementerian Perhubungan dan pelaku usaha sektor transportasi agar mampu bersaing di era globalisasi.
5. Mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan transportasi massal dan rendah emisi karbon.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas.

Struktur Organisasi

Kementerian Perhubungan dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan dan dibantu oleh Wakil Menteri Perhubungan. Berikut adalah susunan unit organisasi utama Kemenhub:

Capaian Strategis 2020–2025

Selama periode 2020–2025, Kementerian Perhubungan telah mencatat berbagai capaian strategis yang signifikan dalam pembangunan sektor transportasi nasional:

• Pembangunan dan pengembangan lebih dari 50 bandara di seluruh Indonesia, termasuk bandara di daerah 3T
• Pembangunan jalur kereta api baru sepanjang lebih dari 800 km di berbagai pulau
• Pengembangan lebih dari 90 pelabuhan termasuk pelabuhan strategis mendukung tol laut
• Program angkutan perintis yang menjangkau ribuan desa terpencil di seluruh Nusantara
• Penyelenggaraan program mudik gratis yang melayani jutaan pemudik setiap tahunnya
• Digitalisasi layanan transportasi melalui berbagai aplikasi dan platform digital
• Penguatan regulasi keselamatan transportasi yang berhasil menurunkan angka kecelakaan secara signifikan

Sejarah Menteri Perhubungan

Sejak Indonesia merdeka, Kementerian Perhubungan telah dipimpin oleh berbagai tokoh bangsa yang berdedikasi. Berikut adalah beberapa Menteri Perhubungan yang pernah menjabat:

Nilai-Nilai Organisasi

Kementerian Perhubungan menerapkan nilai-nilai inti (core values) dalam setiap aspek pelayanan dan pengelolaan organisasi: